Pada hari Rabu, 28 Februari 2018 bertempat di aula Puskesmas Masbagik Baru diadakan kegiatan minilokakarya lintas sektoral tingkat Puskesmas Masbagik Baru. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menggalang kerjasama antar lintas sektoral yang ada di wilayah Puskesmas Masbagik Baru. Minilokakrya lintas sektoral ini dihadiri lintas sektoral yang ada di Kecamatan Masbagik yang terdiri dari Camat, Dan Ramil, Kapolsek, KUA, Dinas Pendidikan, TPP PKK, P3AKB, Kepala Desa, TP PKK Desa, Toma-toga, Bidan desa, Pustu dan Kader.
Rapat dibuka oleh Camat Masbagik yang dilanjutkan oleh pemaparan hasil kegiatan yang dilakukan di Puskesmas Masbagik Baru oleh Kepala Puskesmas Masbagik Baru, Lalu M. Anwar, MPH. Pada kesempatan ini Bapak Camat Masbagik, M. Farhi, SE.Sy menekankan pentingnya kerjasama yang harmonis diantara lintas sektoral yang ada di wilayah Kec. Masbagik. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa masalah kesehatan bukan hanya masalah orang puskesmas saja tetapi masalah kita semua. Selanjutnya Bapak Kepala KUA Kecamatan Masbagik mengusulkan kerjasama untuk meningkatkan kualitas calon pengantin (catin) yaitu dengan mewajibkan calon pengantin di vaksinasi TT dulu sebagai syarat mengurus masalah administrasi pernikahan.
Bapak Kepala Desa Masbagik Utara Baru, Khairul Ihsan menanyakan prosedur bagi masyarakat yang tidak memiliki kartu jaminan kesehatan (JKN-KIS) sementara faktnya mereka berasal dari kelompok masyarakat miskin.
Menanggapi beberapa usulan dari lintas sektoral maka Kepala Puskesmas Masbagik Baru, Lalu M. Anwar, MPH memberikan apresiasi atas kepedulian para lintas sektoral dalam kebersamaan mengatasi masalah kesehatan yang ada di wilayah Puskesmas Masbagik Baru. Selanjutnya narsumber dari Dinas Kesehatan Lalu Bagus Wikrama, SKM, MPH memberikan jalan keluar apabila ada masyarakat yang belum memiliki kartu JKN-KIS jika memang benar-benar tidak mampu.
Masih banyak lagi hal-hal yang disampaikan oleh para peserta. Rapat berlangsung cair, tetapi tetap serius dan diakhir acara dilanjutkan dengan foto bersama.
Berdasarkan hasil minilokakarya lintas sektor wilayah Puskesmas Masbagik Baru dapat diambil beberapa kesepakatan, antara lain :
Rapat dibuka oleh Camat Masbagik yang dilanjutkan oleh pemaparan hasil kegiatan yang dilakukan di Puskesmas Masbagik Baru oleh Kepala Puskesmas Masbagik Baru, Lalu M. Anwar, MPH. Pada kesempatan ini Bapak Camat Masbagik, M. Farhi, SE.Sy menekankan pentingnya kerjasama yang harmonis diantara lintas sektoral yang ada di wilayah Kec. Masbagik. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa masalah kesehatan bukan hanya masalah orang puskesmas saja tetapi masalah kita semua. Selanjutnya Bapak Kepala KUA Kecamatan Masbagik mengusulkan kerjasama untuk meningkatkan kualitas calon pengantin (catin) yaitu dengan mewajibkan calon pengantin di vaksinasi TT dulu sebagai syarat mengurus masalah administrasi pernikahan.
Bapak Kepala Desa Masbagik Utara Baru, Khairul Ihsan menanyakan prosedur bagi masyarakat yang tidak memiliki kartu jaminan kesehatan (JKN-KIS) sementara faktnya mereka berasal dari kelompok masyarakat miskin.
Menanggapi beberapa usulan dari lintas sektoral maka Kepala Puskesmas Masbagik Baru, Lalu M. Anwar, MPH memberikan apresiasi atas kepedulian para lintas sektoral dalam kebersamaan mengatasi masalah kesehatan yang ada di wilayah Puskesmas Masbagik Baru. Selanjutnya narsumber dari Dinas Kesehatan Lalu Bagus Wikrama, SKM, MPH memberikan jalan keluar apabila ada masyarakat yang belum memiliki kartu JKN-KIS jika memang benar-benar tidak mampu.
Masih banyak lagi hal-hal yang disampaikan oleh para peserta. Rapat berlangsung cair, tetapi tetap serius dan diakhir acara dilanjutkan dengan foto bersama.
 |
| Para peserta minilokakrya lintas sektoral kecamatan Masbagik berfoto bersama setelah acara. |
1. Perlunya koordinasi yang lebih erat dalam mengatasi setiap permasalahan kesehatan yang ada di wilayah Kecamatan Masbagik;
2. Setiap calon pengantin wajib mendapatkan vaksinasi TT yang dilakukan di Puskesmas Masbagik Baru;
3. Masyarakat miskin yang belum memiliki kartu JKN KIS dapat mengurus kartunya melalui desa yang dilanjutkan ke Dinas Sosial Kabupaten;
4. Rapat akan dievaluasi pada tiga bulan berikutnya.
Komentar
Posting Komentar